Kesehatan merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang, kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi membawa perubahan pada gaya pelayanan yang mengedepankan kepuasan konsumen dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Bupati Joko Sutopo -Edy Santosa. Pada tataran pelayanan kesehatan dasar ada puskesmas dan puskesmas pembantu serta puskesmas rawat inap, pada tataran rujukan terdapat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dimana RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan pertama milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Kemudahan akses pelayanan serta kenyamanan terus diupayakan supaya masyarakat terbantu dalam urusan kesehatannya. Lalu apa saja type pasien dilihat dari cara bayarnya, ketika dihubungkan dengan program kesehatan gratis bagi pasien miskin/tidak mampu di Kabupaten Wonogiri?? Disampaikan oleh dr. Pratikto Widodo, Sp.A selaku Plt. Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Type pasien berdasarkan cara bayar meliputi :

  1. Pasien Umum

Yaitu pasien dengan pembiayaan langsung tanpa melalui asuransi/penjaminan

  1. Pasian BPJS

Pasien dengan jaminan kesehatan BPJS, yang terdiri dari Pasien BPJS PBI (penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh pemerintah) dan pasien BPJS non PBI atau disebut juga pasien BPJS mandiri, dimana iuran BPJS nya dibayarkan sendiri.

  1. Pasien Jamkesda

Pasien Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Wonogiri (Jamkesda), yaitu pasien dengan kategori :

  • Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) serta penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) lainnya yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS
  • Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) serta penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) lainnya yang terdaftar dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Jamkesda yang belum terdaftar sebagai Peserta JKN-KIS
  1. Pasien dengan SKTM

Pasien warga masyarakat di Kabupaten Wonogiri dengan kriteria miskin/tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS maupun Jamkesda.

Kriteria ini pasien harus benar-benar warga wonogiri dan tidak terdaftar pada jaminan kesehatan BPJS maupun Jamkesda serta merupakan warga miskin/tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari perangkat desa/kelurahan setempat.

Terkait banyaknya penyalahgunaan SKTM, yang belum lama juga digunakan untuk syarat masuk sekolah lebih jauh dr. Pratikto Widodo, Sp. A menyampaikan bahwa warga dan perangkat harus memahami bahwa memanipulasi maupun memberikan keterangan palsu seperti SKTM dapat diancam dengan hukuman pidana sesuai pasal 263 KUHP, untuk itu agar tepat sasaran dan digunakan sesuai peruntukan sebaiknya masyarakat paham apa kriteria miskin menurut standart BPJS, yaitu :

  1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang
  2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
  3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
  4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
  5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
  6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
  7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
  8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
  9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
  10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
  11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
  12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
  13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
  14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 dari 14 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan miskin

  1. Pasien dengan Jaminan Kesehatan Lainnya

Pasien dengan jaminan kesehatan lain seperti Jampersal yaitu pembiayaan bagi warga miskin/tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan melahirkan dengan penyulit, asuransi kesehatann swasta dan pembiayaan lain yang telah bekerjasama dengan rumah sakit.

Nah dari kriteria diatas coba cek status anda, agar nanti jika membutuhkan pelayanan kesehatan sudah tau harus mendaftar dengan apa, pertama sudahkan anda memiliki BPJS? Jika belum apakah punya kartu JKN-KIS (jamkesda), apakah anda punya penjaminan kesehatan lainya?, jika semua tidak ada atau merasa belum yakin coba cek data anda ke Kantor BPJS atau bisa ke Puskesmas terdekat, nah jika belum memiliki semua ada dua jalan pembiayaan untuk bisa melaksanakan pengobatan di RSUD yaitu dengan bayar sendiri sebagai pasien umum atau jika anda tidak mampu maka upayakan mencari surat keterangan tidak mampu (SKTM) ke Desa Kelurahan sesuai prosedur yang berlaku, tapi ingat harus benar-benar tidak mampu karena pemalsuan dokumen SKTM bisa dikenakan Pidana atau jika nanti dikemudian hari ternyata ketahuan pasien adalah warga mampu maka berkewajiban mengembalikan dana yang digunakan untuk pengobatan.

Inilah yang disebut sebagai program kesehatan gratis bagi masyarakat miskin/tidak mampu di Kabupaten Wonogiri, ada 3 lapis penjaminan yang disiapkan pemerintah sebagaimana kriteria diatas, pertama pasien miskin/tidak mampu dibiayai iuran jaminanya pada BPJS Kesehatan, Kedua ada warga miskin/tidak mampu yang belum terdaftar di BPJS di biaya dengan penjaminan Jamkesda dan Ketiga bila masih ada warga miskin/tidak mampu belum terdaftar pada kedua penjaminan dari pemerintah diatas masih di biayai lagi dengan SKTM. Jadi begitu luar biasa upaya Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka membantu warga masyarakat tidak mampu, jangan sampai warga tidak mampu tidak bisa berobat karena biaya, karena Pemkab sudah menyiapkan 3 lapis penjaminan untuk warganya.

Namun demikian harus menjadi catatan bersama bahwa sekali lagi program ini berlaku untuk warga miskin/tidak mampu jangan sampai disalahgunakan maupun salah sasaran, imbuh dr. Pratikto, Sp.A.

(humas rssms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *