Sampai saat ini bencana non alam yang disebabkan oleh wabah penyakit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) belum juga berhenti, baik secara nasional maupun sebagaian besar belahan dunia.

Mari kita kilas balik apa sih, Covid-19 itu? Dengan harapan kita akan lebih waspada dalam rangka mencegah penyebaran penularan yang lebih luas.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) / Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penangulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.

Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Penetapan didasari oleh pertimbangan bahwa Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Selain itu meluasnya penyebaran COVID-19 ke berbagai negara dengan risiko penyebaran ke Indonesia terkait dengan mobilitas penduduk, memerlukan upaya penanggulangan terhadap penyakit tersebut. Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat, dan menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat. Sampai dengan tanggal 9 Juli 2020, WHO melaporkan 11.84.226 kasus konfirmasi dengan 545.481 kematian di seluruh dunia (Case Fatality Rate/CFR 4,6%).

Indonesia melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 70.736 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 3.417 kasus meninggal (CFR 4,8%). Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Keputusan Presiden tersebut menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan KKM COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran COVID19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Penanggulangan KKM dilakukan melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan baik di pintu masuk maupun di wilayah. Dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, setelah dilakukan kajian yang cukup komprehensif Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas, didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pengaturan PSBB ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sampai saat ini, situasi COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih dalam risiko sangat tinggi. Selama pengembangan vaksin masih dalam proses, dunia dihadapkan pada kenyataan untuk mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan COVID-19. Oleh karenanya tanggal 13 Juli 2020 Menteri Kesehatan mengerbitkan pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk memberikan panduan bagi petugas kesehatan agar tetap sehat, aman, dan produktif, dan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan pelayanan yang sesuai standar. Pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 disusun berdasarkan rekomendasi WHO yang disesuaikan dengan perkembangan pandemi COVID-19, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pedoman terbaru ini meliputi bahasan strategi dan indikator penanggulangan, surveilans epidemiologi, diagnosis laboratorium, manajemen klinis, pencegahan dan pengendalian penularan, komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan sumber daya, dan pelayanan kesehatan esensial.

Dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19, Indonesia telah menerapkan berbagai langkah kesehatan masyarakat termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti penutupan sekolah dan bisnis, pembatasan perpindahan atau mobilisasi penduduk, dan pembatasan perjalanan internasional. Dalam perkembangan pandemi selanjutnya, WHO sudah menerbitkan panduan sementara yang memberikan rekomedasi
berdasarkan data tentang penyesuaian aktivitas ekonomi dan sosialkemasyarakatan. Serangkaian indikator dikembangkan untuk membantunegara melalui penyesuaian berbagai intervensi kesehatan masyarakatberdasarkan kriteria kesehatan masyarakat. Selain indikator tersebut,faktor ekonomi, keamanan, hak asasi manusia, keamanan pangan, dansentimen publik juga harus dipertimbangkan. Keberhasilan pencapaianindikator dapat mengarahkan suatu wilayah untuk melakukan persiapanmenuju tatanan normal baru produktif dan aman dengan mengadopsiadaptasi kebiasaan baru.Kriteria yang perlu dievaluasi untuk menilai keberhasilandikelompokkan menjadi tiga domain melalui tiga pertanyaan utama yaitu:

  1. Kriteria Epidemiologi – Apakah epidemi telah terkendali?
  2. Kriteria Sistem kesehatan – Apakah sistem kesehatan mampumendeteksi kasus COVID-19 yang mungkin kembali meningkat?
  3. Kriteria Surveilans Kesehatan Masyarakat – Apakah sistem surveilanskesehatan masyarakat mampu mendeteksi dan mengelola kasus dankontak, dan mengidentifikasi kenaikan jumlah kasus?

Ambang batas yang ditentukan sebagai indikasi untuk menilai keberhasilan penanggulangan dapat digunakan jika tersedia informasi epidemiologi COVID-19. Kriteria tersebut, terdapat 24 indikator yang dapat dievaluasi untuk melakukan penyesuaian.

  1. Indikasi Wabah terkendali

Ukuran Utama: Efektif Reproduction Number (Rt) < 1 selama 2 minggu terakhir

  1. Sistem kesehatan mampu mengatasi lonjakan kasus yang mungkintimbul setelah penyesuaian (pelonggaran PSBB)

Ukuran kunci: Jumlah kasus baru yang membutuhkan rawat inap lebih kecil dari perkiraan kapasitas maksimum rumah sakit dan tempat tidur ICU (Sistem kesehatan dapat mengatasi rawat inap baru dan pemberian pelayanan kesehatan esensial lainnya)

  1. Surveilans kesehatan masyarakat dapat mengidentifikasi sebagianbesar kasus dan kontak pada masyarakat

Setiap daerah harus memiliki mekanisme surveilans yang berkualitas dan didukung dengan kapasitas dan mekanisme laboratorium yang memadai

Sejak pandemi masuk di Indonesia kita kenal istilah Orang Dalam Pemantauan (ODP),  Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG). Istilah ini telah disesuaikan sejak diterbitkannya Permenkes nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 13 Juli 2020.

Istilah baru yang digunakan yaitu Kasus Suspek, Kasus Probable, Kasus Konfirmasi, Kontak Erat, Pelaku Perjalanan, Discarded, Selesai Isolasi, dan Kematian.

  1. Kasus Suspek

Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

  1. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)* DANpada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayatperjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yangmelaporkan transmisi lokal**.
  2. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA* DAN pada 14 hariterakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengankasus konfirmasi/probable COVID-19.
  3. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat*** yangmembutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak adapenyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Istilah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus Suspek.

  1. Kasus Probable

Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS***/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR

  1. Kasus Konfirmasi

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2

  1. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik)
  2. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)

 

  1. Kontak Erat

Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:

  1. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable ataukasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu15 menit atau lebih.
  2. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi(seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
  3. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasusprobable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai
  4. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontakberdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh timpenyelidikan epidemiologi setempat

Pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

Pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi

 

  1. Pelaku Perjalanan

Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.

 

  1. Discarded

Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

  1. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasilpemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turutdengan selang waktu >24 jam.
  2. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikanmasa karantina selama 14 hari.

 

  1. Selesai Isolasi

Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

  1. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidakdilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dengan ditambah 10hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis
  2. Kasus probable/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik)yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelahtidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan
  3. Kasus probable/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik)yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kalinegatif, dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagimenunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.

 

  1. Kematian

Kematian COVID-19 untuk kepentingan surveilans adalah kasus konfirmasi/probable COVID-19 yang meninggal.

 

Dalam Manajemen Kesehatan dikenal pula istilah karantina dan isolasi, berikut pengertian dan perbedaan masing-masing istilah tersebut :

Karantina adalah proses mengurangu risiko penularan dan identifikasi dini Covid-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala Covid-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi Covid-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.

Isolasi adalah proses mengurang irisiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakt luas.

 

Diagnosa Laboratorium

Pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari pasien yang memenuhi definisi kasus suspek COVID-19 merupakan prioritas untuk manajemen klinis/pengendalian wabah, harus dilakukan secara cepat. Spesimen tersebut dilakukan pemeriksaan dengan metode deteksi molekuler/NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) seperti RT-PCR (termasuk Tes Cepat Molekuler/TCM yang digunakan untuk pemeriksaan TB dan mesin PCR Program HIV AIDS dan PIMS yang digunakan untuk memeriksa Viral Load HIV).

Hasil tes pemeriksaan negatif pada spesimen tunggal, terutama jika spesimen berasal dari saluran pernapasan atas, tidak menyingkirkan kemungkinan tidak adanya infeksi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hasil negatif pada pasien yang terinfeksi meliputi:

  1. kualitas spesimen yang tidak baik, mengandung sedikit material virus
  2. spesimen yang diambil pada masa akhir infeksi atau masih sangat awal
  3. spesimen tidak dikelola dan tidak dikirim dengan transportasi yang tepat
  4. kendala teknis yang dapat menghambat pemeriksaan RT-PCR (seperti mutasi pada virus)

Jika hasil negatif didapatkan dari pasien dengan kecurigaan tinggi suspek terinfeksi virus COVID-19 maka perlu dilakukan pengambilan dan pengujian spesimen berikutnya, termasuk spesimen saluran pernapasan bagian bawah (lower respiratory tract). Koinfeksi dapat terjadi sehingga pasien yang memenuhi kriteria suspek harus di lakukan pemeriksaan COVID-19 meskipun patogen lain ditemukan

Pemeriksaan dengan Rapid Test

Penggunaan Rapid Test tidak digunakan untuk diagnostik. Pada  kondisi dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR, Rapid Test dapat digunakan untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus, seperti pada pelaku perjalanan (termasuk kedatangan Pekerja Migran Indonesia, terutama di wilayah Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN), serta untuk penguatan pelacakan kontak seperti di lapas, panti jompo, panti rehabilitasi, asrama, pondok pesantren, dan pada kelompok-kelompok rentan.

WHO merekomendasikan penggunaan Rapid Test untuk tujuan penelitian epidemiologi atau penelitian lain. Penggunaan Rapid Test selanjutnya dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini dan rekomendasi WHO.

Gambaran singkat Pandemi Covid-19 di Indonesia dan upaya pencegahan dan pengendalian, mari kita bersama-sama memerangi wabah ini dengan baik. semoga pandemi ini segera berakhir dan perekonomian warga dan bangsa Indonesia normal kembali.

(humas rssms).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *